Beritajogja.co, – Koordinasi dalam distribusi pupuk bersubsidi menjadi langkah penting untuk memastikan pupuk tersebut sampai tepat sasaran, khususnya pada petani di Kapanewon Ponjong. Hal ini menjadi perhatian utama bagi pemerintah dan penegak hukum karena masalah penyelewengan pupuk bersubsidi masih sering terjadi.
Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Ponjong, bersama pemerintah setempat, telah melakukan koordinasi terkait distribusi pupuk bersubsidi dan juga memberikan pembinaan kepada kelompok tani di daerah tersebut. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Panewu Ponjong, Kapolsek Ponjong, dan komandan Koramil Ponjong.
Panewu Ponjong, Marwatahadi, menekankan pentingnya koordinasi distribusi pupuk bersubsidi ini, terutama karena wilayah Kapanewon Ponjong menjadi contoh dalam sektor pertanian di Kabupaten Gunungkidul. Wilayah ini memiliki sumber air yang melimpah, seperti di Kalurahan Genjahan dan Sumbergiri, sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi harus dilakukan dengan tepat guna memaksimalkan pemanfaatannya.
Heni Fahmiati Ekasari, Kepala BPP Kapanewon Ponjong, menjelaskan bahwa kelompok tani harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk penggunaan kartu tani, untuk memperoleh pupuk bersubsidi. Kartu tani ini menentukan kuota yang bisa ditebus oleh petani.
Untuk kebutuhan pupuk bersubsidi di Kapanewon Ponjong, saat ini sudah mencukupi, namun jika kurang, mereka bisa memperoleh pupuk non-subsidi. Jumlah kebutuhan pupuk subsidi di Kapanewon Ponjong adalah 2118 ton urea, 1222 ton NPK, dan 48 ton NPK formula khusus.
Selain fokus pada pertanian padi sawah, Kapanewon Ponjong juga terlibat dalam program koorporasi kedelai, yang saat ini menjadi fokus Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional. Heni menyatakan kesiapan petani di Kapanewon Ponjong terkait program koorporasi kedelai ini, yakin bahwa produktivitas kedelai di wilayah tersebut akan meningkat. [Red]
