beritajogja.co | Gunungkidul – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp25,5 miliar pada tahun 2025. Hingga awal Mei, sepuluh kalurahan telah melunasi PBB secara penuh, menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak.
Kalurahan yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan antara lain Mertelu, Hargomulyo, Ngalang, Sodo, Kemejing, Bendung, Sumberejo, Karangawen, Botodayaan, dan Sidoharjo. Pemerintah daerah mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dan berharap capaian ini dapat mendorong kalurahan lain untuk segera menyelesaikan kewajiban PBB mereka.
Terbongkar! Aksi Bejat Oknum Dukuh di Gunungkidul Terhadap Siswi SMP Menggemparkan Warga
Sebagai upaya intensifikasi, Bupati Gunungkidul telah menerbitkan dua Surat Keputusan (SK) Nomor 34 dan 35/KPTS Tahun 2025. SK ini membentuk Tim Pembina dan Tim Pelaksana Pemungutan PBB, yang terdiri dari unsur OPD, kapanewon, lurah hingga dukuh. Tim ini bakal jadi ujung tombak pencapaian target hingga 30 September 2025.
Pendapatan dari PBB akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Gunungkidul. Pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu guna mendukung pembangunan daerah.
Dengan partisipasi aktif masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan target penerimaan tahun 2025 dapat tercapai, mendukung pembangunan dan kesejahteraan di Gunungkidul.
Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyampaikan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu pilar utama dalam mendongkrak PAD selain BPHTB, pajak barang dan jasa tertentu, reklame, air tanah, dan opsen pajak kendaraan bermotor.
