Sleman

Penguatan Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Lewat Bimtek Pelestarian Hutan di Yogyakarta

×

Penguatan Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Lewat Bimtek Pelestarian Hutan di Yogyakarta

Sebarkan artikel ini
Penguatan Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Lewat Bimtek Pelestarian Hutan di Yogyakarta

beritajogja.co Yogyakarta, 4 Juni 2025 — Upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup kembali mendapatkan dorongan kuat dari Siti Hediati Soeharto S.E. selaku Ketua Komisi IV DPR RI. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Hutan dan Lingkungan Hidup”, semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat digaungkan dari jantung budaya Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Membangun Kepedulian Lingkungan dari Akar Rumput

Membangun Kepedulian Lingkungan dari Akar Rumput

Bimtek ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian alam. Selain memperluas wawasan peserta mengenai kebijakan kehutanan, kegiatan ini diharapkan mampu membentuk kesadaran kolektif bahwa perlindungan hutan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama.

Legislator Tegaskan Dukungan Nyata Terhadap Konservasi

Legislator Tegaskan Dukungan Nyata Terhadap Konservasi

Siti Hediati Soeharto S.E. selaku Ketua Komisi IV DPR RI hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasinya terhadap Ditjen GAKKUM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menginisiasi acara ini. Ia menekankan bahwa penanganan persoalan lingkungan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan membutuhkan keterlibatan semua elemen bangsa.

DIY, Simbol Harmoni antara Budaya dan Alam

DIY, Simbol Harmoni antara Budaya dan Alam

Pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi penyelenggaraan bukan tanpa alasan. Filosofi lokal Mamemayu Hayuning Buwono mencerminkan pandangan hidup masyarakat DIY yang menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari keseimbangan hidup. Komunitas lokal pun dikenal aktif dalam inisiatif pelestarian berbasis adat dan budaya.

Langkah Legislasi Menuju Hutan yang Berkelanjutan

Langkah Legislasi Menuju Hutan yang Berkelanjutan

Menurut Siti Hediati Soeharto, S.E., Selaku Ketua Komisi IV DPR RI, Komisi IV DPR RI sendiri tengah mematangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Kehutanan yang akan memperkuat payung hukum perlindungan hutan.

RUU ini mencakup perlindungan kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar, penguatan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, serta integrasi prinsip keberlanjutan dalam tata kelola kehutanan.

Pendekatan Preventif dalam Penegakan Hukum

Pendekatan Preventif dalam Penegakan Hukum

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum lingkungan, dari tindakan represif ke arah preventif dan edukatif. Masyarakat tidak hanya dijadikan objek, tetapi diundang menjadi subjek aktif dalam pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Dukungan Presiden Terpilih terhadap Kelestarian Alam

Senada dengan arah kebijakan ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan bahwa pembangunan Indonesia ke depan harus berbasis pada keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, alam merupakan aset nasional yang tak ternilai dan keterlibatan rakyat dalam menjaganya adalah bagian dari semangat bela negara.

Arah Baru Pelestarian Lingkungan: Dari Sosialisasi ke Aksi Nyata

Arah Baru Pelestarian Lingkungan: Dari Sosialisasi ke Aksi Nyata

Siti Hediati Soeharto S.E. selaku Ketua Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa kegiatan seperti Bimtek ini harus mampu melahirkan langkah nyata, bukan hanya berhenti pada diskusi atau sosialisasi. Sinergi yang telah terbentuk di DIY antara pemerintah dan masyarakat harus menjadi contoh keberhasilan kolaboratif dalam menjaga sumber daya alam bangsa.

Ajak Bersama Kawal Masa Depan Hutan Indonesia

Ajak Bersama Kawal Masa Depan Hutan Indonesia

Di akhir kegiatan, Siti Hediati Soeharto S.E. selaku Ketua Komisi IV DPR RI menyerukan pentingnya kolaborasi berkelanjutan dari semua pihak. Ia memastikan DPR akan terus mendukung penguatan regulasi, anggaran, dan pengawasan agar kebijakan perlindungan hutan benar-benar berpihak pada rakyat dan keberlangsungan lingkungan untuk generasi mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *