beritajogja.co | Sleman, Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa transparansi keuangan merupakan fondasi penting untuk membangun desa yang mandiri dan berkeadaban di era modern. Pernyataan ini disampaikan pada Seminar Nasional BPD se-Indonesia di Royal Ambarrukmo Hotel, Sleman, Rabu (07/08), yang berfokus pada penguatan tata kelola keuangan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.
Digitalisasi sebagai Komitmen Moral dan Keadaban Birokrasi
Sri Sultan menekankan bahwa desa bukan lagi sekadar urusan administrasi, melainkan pusat pengetahuan lokal, ruang etika kolektif, dan subyek pembangunan. Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.
Menurutnya, digitalisasi keuangan desa melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bukan sekadar persoalan administrasi. Ini adalah komitmen moral untuk membangun integritas birokrasi. “Digitalisasi adalah instrumen keadaban birokrasi. Sistem keuangan berbasis digital memberi struktur pada niat baik dan disiplin pada wewenang lokal,” tegas Sri Sultan.
Pemerintah Daerah (Pemda) DIY juga secara aktif membangun ekosistem digital desa yang tangguh. Sri Sultan menyebutkan bahwa seluruh kalurahan di DIY telah dilengkapi dengan informasi berbasis kode QR untuk mengakses potensi dan kanal komunikasi dengan perangkat desa. Integrasi antara Siskeudes dan Cash Management System (CMS) BPD tidak hanya mempercepat proses pencairan dana desa, tetapi juga mempersempit ruang manipulasi dan memperluas transparansi serta efisiensi fiskal.
“Kalurahan di DIY sedang membangun desa mandiri dan berbasis budaya. Lewat barcode di papan petunjuk desa, warga dapat mengetahui potensi wilayah sekaligus menyampaikan pertanyaan langsung ke perangkat kalurahan. Ini bagian dari demokratisasi yang tidak hanya berhenti di pemilihan lurah, tapi juga menyentuh akuntabilitas sehari-hari,” jelasnya.
Asbanda Dukung Penuh Digitalisasi Keuangan Desa
Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi kepada DIY. Ia menilai Yogyakarta mampu menyelaraskan teknologi dan kearifan lokal. “Yogyakarta mengingatkan kita bahwa transformasi digital dan nilai budaya bisa berjalan beriringan,” katanya.
Agus menegaskan, BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga katalisator pembangunan daerah. Asbanda mendukung penuh digitalisasi keuangan desa, termasuk implementasi Siskeudes dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dipercepat melalui regulasi Kemendagri. Ia juga menyoroti pentingnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online sebagai tonggak elektronikasi transaksi pemda.
Berdasarkan paparan kinerja BPD secara nasional per akhir 2024, total aset BPD mencapai Rp1.021,88 triliun, meningkat 3,7% secara tahunan. “Ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi seluruh insan BPD dan pemangku kepentingan,” ujar Agus.
