Beritajogja.co, – Jogja memang sangat Istimewa, begitu pula dengan anggaran dana keistimewaan yang memiliki banyak sekali manfaat untuk masyarakat DIY.
Hal tersebut tidak terlepas dari sejarah bagaimana terjadinya Provinsi Yogyakarta bisa mendapatkan dana keistimewaan tersebut yang membuat iri daerah atau provinsi lain di tanah jawa ini.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Hendry Ardiyanto mengatakan bahwa ada peran penting Partai Demokrat dan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sehingga Provinsi Yogyakarta mendapatkan gelontoran dana keistimewaan.
Tak sampai di situ, Henry Ardiyanto yang pada pemilu 2024 tahun ini maju sebagai kontestan calon legleslatif DPR-RI dari Provinsi Yogyakarata ini juga mengatakan bahwa ada dukungan dari demokrat baik secara langsung maupun tidak lansung terhadap lahirnya UUK tersebut.
Henry menegaskan SBY pada saat itu kader terbaik Partai Demokrat yg menjadi Presiden RI bukan hanya gelontoran dana triliunan saja untuk kemakmuran provinsi DIY, namun SBY juga membuka akses jalur pantai selatan (pansela) jalan jalur lintas selatan (JJLS) yang menghubungkan Provinsi Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah dan juga Provinsi Jawa Timur di bagian selatan pulau jawa.
“Kita harus melihat dengan jernih ya, melihat secara keseluruhan bagaimana peran Partai Demokrat dengan Presidennya Pak SBY kala itu sehingga pemerintah Yogyakarta bisa mendapatkan Dana Keistimewaan, bagaimana Yogyakarta juga bisa memiliki jalur jalan lintas selatan (JJLS) yang nantinya akan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir dari sektor pariwisata yang ada di pesisir selatan pulau jawa ini, jadi ini semua peran Demokrat dan SBY yang pada waktu itu memimpin pemerintahan,” Kata Henry Ardyanto saat di temui Opinijogja.com di kantor DPC partai Demokrat Gunungkidul. Sabtu, (3/11/2023).
Baca Juga: 126 Event Quality Turism Dalam COE DIY 2024 di Luncurkan Gubernur DIY
Henry menjelaskan cara pandang yang selama ini salah, dengan penerbitan undang-undang keistimewaan Partai Demokrat dianggap tidak setuju dengan status Yogyakarta yang istimewa,
” Ini keliru, bukan begitu melihatnya, tapi dengan ada nya undang-undang keistimewaan ini lah maka Pemerintahan Yogyakarta mendapatkan dana keistimewaan yang selama ini bisa dinikmati oleh masyarakat dan pemerintah Yogyakarta dalam melakukan pembangunan daerah, jadi jangan di goreng SBY dengan Partai Demokratnya tidak pro keistimewaan Yogyakarta, kebalik itu, kita malah perduli dan sayang terhadap keistimewaan Yogyakarta,” jelas Henry.
Henry juga mengatakan terbukti saat ini Undang-undang keistimewaan (UUK) yang telah dilahirkan saat pemerintahan SBY banyak memberikan manfaat kepada rakyat Yogyakarta salah satunya pengelontoran dana keistimewaan, namun ia menginggatkan bagaimana pengunaan dana keistimewaan sebagai salah satu intrumen UUK mampu membawa kesejahteraan bagi masyatakat Yogyakarta.
“Bicara UUK Nomor 13 tahun 2012 SBY juga menyerukan sejak lama agar kader-kader demokrat mengawal UUK demi kesejahteraan masyarakat Yogyakarta,” tegasnya.
Sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul, Hendry turut bangga dengan di sahkannya UUK DIY dan pengelontoran dana keistimewaan dapat meningkatkan tarap hidup masyarakat DIY di 4 Kabupaten yang mana berkultur pedesaan.
“Saya bangga dengan UUK DIY dengan Danais nya mampu mengangkat tarap hidup masyarakat di desa, dengan berkembangnya desa Budaya, desa wisata dan banyak lagi pencapaian dari di sahkannya UUK ini,” tutup Henry.
