DaerahGunung Kidul

Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah Kapanewon Semin Bentuk Kelompok MPKP

×

Tekan Angka Kemiskinan, Pemerintah Kapanewon Semin Bentuk Kelompok MPKP

Sebarkan artikel ini

Beritajogja.co, – Pemerintah Kapanewon Semin, bersama dengan berbagai lembaga seperti balai penyuluh pertanian (BPP), pendamping desa, dan program Keluarga Harapan (PKH), melakukan monitoring terhadap Kelompok Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan (MPKP). Hal ini dilakukan untuk mendorong kemandirian pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM-PKH).

Panewu Semin, Haryanto SE, menyatakan bahwa pemerintah Kapanewon Semin bertujuan menciptakan kemandirian ekonomi, terutama dalam hal ketahanan pangan bagi masyarakat, mengingat mayoritas masyarakat di sana berprofesi sebagai petani.

Monitoring yang telah dilakukan pada tanggal 10 dan 12 Juli tersebut nantinya akan diikutsertakan dalam sebuah lomba yang direncanakan akan diselenggarakan pada bulan Agustus mendatang. Lomba ini diharapkan dapat memacu semangat para penerima PKH dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian pangan.

Sebanyak 41 kelompok, yang masing-masing terdiri dari 30 orang penerima PKH, akan berpartisipasi dalam lomba Kelompok Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan (MPKP).

Monitoring dan evaluasi terhadap Kelompok Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan (MPKP) dilakukan selama 2 hari oleh Panewu Semin dan tim di beberapa lokasi seperti Padukuhan Tahunan, Padukuhan Keringan Kidul, Kalurahan Bulurejo, Padukuhan Kalangan, Kluwih, Kalialang, Kalurahan Kalitekuk, dan Tangkil I-II, Kalurahan Kemejing.

Tidak hanya melakukan monitoring, Panewu Semin dan tim juga turut serta dalam panen sawi pada kelompok Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan (MPKP) di Padukuhan Tangkil II, Kalurahan Kemejing.

Tujuan dari Kelompok Masyarakat Peduli Ketahanan Pangan (MPKP) ini adalah untuk mengurangi indeks kemiskinan di Kapanewon Semin dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan mereka sendiri. Selain itu, pemerintah berencana mengembangkan industri pangan di desa untuk memperkuat perekonomian keluarga.

Pemerintah ingin mendorong nilai tambah dari hasil pertanian dengan memanfaatkan industri pangan di desa, seperti pendirian industri mikro di masyarakat, setelah masyarakat berhasil memproduksi hasil pertanian. Ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat.