JAKARTA – Muhammadiyah menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Namun, Muhammadiyah menilai pelaksanaan program tersebut perlu dibenahi secara menyeluruh agar berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sikap tersebut disampaikan Muhammadiyah menyusul berbagai dinamika yang muncul dalam implementasi MBG di sejumlah daerah. Organisasi ini menilai tujuan program sangat strategis karena berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus membangun sumber daya manusia Indonesia di masa depan.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung penuh tujuan MBG sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Muhammadiyah mendukung Program Makan Bergizi Gratis karena tujuannya sangat baik untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan kuat. Namun program ini harus terus dibenahi agar tepat sasaran, transparan, dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Haedar.
Menurut Haedar, program MBG tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kegiatan distribusi makanan. Program tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekosistem pangan nasional yang mampu memberdayakan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan.
“Program ini harus mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Jangan sampai kebutuhan bahan pangan justru tidak memberikan manfaat bagi petani dan pelaku usaha lokal. MBG harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat,” katanya.
Muhammadiyah juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program yang nilainya sangat besar. Keterbukaan informasi dinilai menjadi syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan.
“Anggaran yang besar harus dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat mengawasi dan memastikan program berjalan sesuai tujuan,” tambah Haedar.
Sementara itu, Direktur Badan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi Muhammadiyah, M. Nurul Yamin, menegaskan bahwa Muhammadiyah memandang MBG sebagai program strategis yang perlu terus diperkuat melalui perbaikan tata kelola dan pengawasan.
“Program makan bergizi merupakan salah satu ikhtiar penting dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi. Berbagai kritik harus dijadikan momentum berbenah untuk memperkuat sistem pengelolaan,” ujar Yamin.
Menurutnya, MBG memiliki potensi besar untuk menjadi instrumen pembangunan sosial dan ekonomi apabila dijalankan secara tepat.
“Selama ini belum ada program pemerintah yang mampu membangun partisipasi publik sekaligus menyedot perhatian seperti Program Makan Bergizi Gratis. MBG harus dimaknai secara lebih komprehensif,” katanya.
Dalam upaya memperkuat implementasi program, Muhammadiyah menawarkan tiga pilar utama yang dapat menjadi dasar pembenahan MBG secara nasional.
“Ada tiga pilar utama yang wajib menjadi standar dalam pengelolaan MBG Muhammadiyah, yaitu keamanan pangan yang mencakup aspek halal, tayib, dan aman untuk dikonsumsi; tata kelola yang amanah dan profesional; serta pengembangan ekosistem berkelanjutan,” jelas Yamin.
Universitas Swasta di Jogja: Pilihan Terbaik untuk Pendidikan Berkualitas
Pilar pertama adalah keamanan pangan, yang memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan, gizi, serta kehalalan. Pilar kedua adalah tata kelola yang amanah dan profesional, termasuk transparansi anggaran, sistem pengawasan yang kuat, dan akuntabilitas pelaksana program. Sedangkan pilar ketiga adalah pengembangan ekosistem berkelanjutan yang melibatkan petani, nelayan, UMKM, koperasi, dan berbagai pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok program.
Yamin menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap.
“Keberhasilan Program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari peningkatan kapasitas pengelola, pengawasan yang berkelanjutan, dan transparansi penggunaan anggaran,” ujarnya.
Ia juga mengajak berbagai pihak untuk menjadikan kritik terhadap MBG sebagai bagian dari proses perbaikan, bukan sebagai upaya melemahkan program.
“Apabila masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya, maka hal tersebut justru menjadi ruang bagi perguruan tinggi, akademisi, dan masyarakat untuk mengkritisi, mengawal, serta memberikan kontribusi agar program berjalan sesuai tujuan mulianya,” kata Yamin.
Muhammadiyah berharap pemerintah terus membuka ruang evaluasi dan perbaikan terhadap pelaksanaan MBG sehingga program tersebut tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mampu memperkuat ekonomi rakyat, menciptakan ekosistem pangan yang sehat, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia secara berkelanjutan.
Di tengah berbagai polemik yang muncul, Muhammadiyah menegaskan bahwa dukungan terhadap MBG tetap diberikan. Namun, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola, transparansi anggaran, serta keterlibatan masyarakat agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. [HK]
