beritajogja.co | BANTUL – Petani di Kabupaten Bantul tengah menikmati angin segar dari berbagai arah. Pemerintah daerah dan pusat berkolaborasi dalam menggenjot produktivitas pertanian dengan berbagai program unggulan—mulai dari pembebasan pajak sawah hingga penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan) secara cuma-cuma. Menariknya, bantuan ini juga merupakan hasil aspirasi dari Siti Hediati Soeharto, S.E., Ketua Komisi IV DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Daerah Istimewa Yogyakarta. (16/5/2025)
Titiek Soeharto Menyerahkan Bantuan Alsintan untuk Petani di Gunungkidul
Berdasarkan data resmi, bantuan alsintan tahun 2025 untuk petani Bantul terdiri atas delapan unit traktor roda dua, satu unit rotary, 13 unit pompa air, dan lima unit rice transplanter. Bantuan ini disalurkan langsung ke kelompok tani yang memenuhi syarat administratif, tanpa pungutan biaya apa pun. Bahkan, tiga unit combine harvester juga direncanakan akan diserahkan pada bulan Juni mendatang.
Siti Hediati Soeharto, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, menyampaikan melalui Tenaga Ahlinya “bahwa bantuan ini merupakan bagian dari komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi petani di DIY, khususnya di Kabupaten Bantul. Ia menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian harus ditopang oleh modernisasi alat, efisiensi tenaga kerja, dan dukungan kebijakan yang memihak petani.” (Jumat, 16/5/2025)
Tidak hanya dari sisi peralatan, Pemerintah Kabupaten Bantul juga memberikan kabar gembira lainnya: mulai tahun 2026, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lahan sawah akan dibebaskan sepenuhnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib petani dan sekaligus upaya menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi.
Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto Serahkan Bantuan Alsintan ke Kabupaten Sleman
Pembebasan pajak ini sangat berarti bagi petani, terlebih dalam situasi ekonomi yang fluktuatif. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan motivasi petani untuk terus mengolah lahan dan memperluas cakupan tanam. Target penanaman padi di Bantul sendiri dipatok sebesar 34.546 hektare pada tahun 2025, dan ditingkatkan menjadi 40.000 hektare pada 2026.
Secara nasional, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp155,5 triliun untuk ketahanan pangan pada tahun 2025. Dari anggaran ini, sebanyak 77.400 unit alsintan prapanen akan disalurkan ke berbagai wilayah, termasuk DIY. Pemerintah pusat juga menekankan bahwa program ini adalah bagian dari strategi swasembada pangan berbasis teknologi modern.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul mengapresiasi dukungan dari DPR RI, khususnya aspirasi yang disampaikan oleh Siti Hediati Soeharto. Menurutnya, kolaborasi antara legislatif dan eksekutif sangat penting untuk memastikan bahwa program-program pertanian tepat sasaran dan memberi dampak nyata di lapangan.
Dengan bantuan alsintan hasil aspirasi Titiek Soeharto serta pembebasan pajak sawah oleh Pemkab Bantul, petani kini memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan hasil panen, menekan biaya produksi, dan menjalankan usaha tani dengan lebih sejahtera. Tahun depan, petani Bantul bukan hanya menanam padi—mereka juga menanam harapan baru. [RN]
