beritajogja.co | Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto bersama Prof. Rokhmin Dahuri menyerukan tindakan konkret untuk melindungi ekosistem laut dunia dalam Konferensi Laut Dunia (UNOC) ke-3 di Nice, Prancis, 8–13 Juni 2025. Mereka mendesak semua pihak agar isu penyelamatan laut tidak hanya jadi retorika, tapi dibarengi kebijakan tegas tentang IUU fishing, polusi plastik, dan perluasan kawasan konservasi laut.
United Nations Ocean Conference (UNOC) 2025 mengangkat tema besar “Accelerating Actions and Mobilizing all Actors to Conserve and Sustainably Use the Ocean,” dengan hampir 2.000 peserta dari lebih 190 negara. Indonesia tampil menonjol sebagai negara maritim kedua terbesar, dengan delegasi penting yang menghasilkan pernyataan ambisius tentang SAVING OCEANS & ekonomi biru. Tema pembicaraan utama termasuk pemberantasan penangkapan ikan ilegal, perdagangan satwa laut terlindungi, polusi plastik, dan pengembangan Marine Protected Areas (MPA) seluas 30 % laut dunia.
Baca juga: Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto Serahkan Bantuan Alsintan ke Kabupaten Sleman
Fakta dan data dari sumber resmi
- UNOC 2025 diikuti ribuan delegasi dari negara anggota PBB, termasuk kepala negara dan pemimpin dunia, serta dihadiri oleh Sekjen PBB dan Presiden Prancis Emmanuel Macron.
- Isu IUU fishing dipandang sebagai krisis global—melonjaknya kegiatan penangkapan ilegal mengancam stok ikan dan ketahanan pangan di negara berkembang.
- Titiek dan Prof. Rokhmin sepakat bahwa pemerintah dan parlemen RI harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap aktivitas ini.
- Target MPA seluas 30 % wilayah laut dunia sebelum 2030 juga jadi sorotan utama, yang diyakini dapat mendukung restorasi laut dan memulihkan keanekaragaman hayati.
Pada kesempatan itu juga, Titiek Soeharto menegaskan pengawasan parlemen terhadap praktik IUU fishing dan perdagangan ilegal marine wildlife sebagai fokus legislasi ke depan. Prof. Rokhmin Dahuri menekankan kolaborasi global: mulai dari hukum internasional, transfer teknologi, hingga pendanaan untuk negara berkembang agar mereka bisa restorasi ekosistem pesisir rusak.
Delegasi Indonesia mendapat respons positif dari peserta lain, dan media global menyoroti ucapan mereka sebagai bukti kepedulian negara kepulauan terbesar kedua dunia terhadap lingkungan laut.
Analisis singkat atau arah kebijakan ke depan
- Parlemen Indonesia wajib memperkuat regulasi terkait tangkapan ikan ilegal dan penyelundupan satwa laut.
- Pembangunan MPA hingga 30% harus disertai pemantauan dan pengelolaan yang efektif, serta keterlibatan masyarakat pesisir.
- Ekonomi biru inklusif perlu didorong: melibatkan perikanan berkelanjutan, budidaya hijau, dan teknologi marine biotech guna mengurangi kemiskinan pesisir.
- Dukungan global dari negara maju dibutuhkan berupa teknologi, sumber daya, dan kapasitas SDM untuk memastikan efektivitas pelestarian laut.
Pidato aspiratif Titiek Soeharto dan Prof. Rokhmin Dahuri di UNOC 2025 menggarisbawahi bahwa menyelamatkan laut kini butuh aksi nyata, bukan sekadar janji. Indonesia telah menunjukkan komitmennya—tugas selanjutnya adalah mewujudkannya di tanah air.
Bagikan artikel ini jika kamu mendukung aksi nyata untuk selamatkan laut! Tinggalkan komentar: strategi apa yang menurutmu paling efektif—regulasi IUU fishing, perluasan MPA, atau ekonomi biru?
